Bogor – Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bogor kini tengah berada di bawah sorotan tajam. Bukan karena prestasi pelayanan publiknya, melainkan karena mencuatnya dugaan praktik “dagang sapi” dalam pengisian kursi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). Koordinator PANDAWA (Pengawal Hak Warga dan Pengawas Anggaran Negara) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap keras terkait indikasi kuat adanya praktik transaksional atau jual beli jabatan yang diduga menggantikan sistem meritokrasi.
Promosi dan mutasi jabatan yang seharusnya menjadi ajang apresiasi bagi ASN berprestasi, kini dituding telah bergeser menjadi ajang bisnis oknum tertentu. PANDAWA menilai kondisi ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap keadilan birokrasi.
“Kami mencium aroma tidak sedap dalam penempatan pejabat di Kabupaten Bogor. Jabatan strategis diduga dibanderol dengan angka tertentu,” tegas Koordinator PANDAWA.
Kekhawatiran terbesar dari praktik ini adalah dampaknya terhadap masyarakat. Pejabat yang mendapatkan kursi dengan cara “membeli” cenderung akan memprioritaskan pengembalian modal ketimbang pengabdian. Alhasil, siklus korupsi baru akan tercipta, dan pelayanan publik yang prima hanyalah tinggal angan-angan.
Pernyataan Sikap dan Desakan Hukum
Merespons situasi yang kian mengkhawatirkan ini, PANDAWA melayangkan empat poin tuntutan dan atensi kepada Aparat Penegak Hukum (APH):
- Penyelidikan Menyeluruh: Mendesak KPK, Kejaksaan, dan Polri untuk segera melakukan investigasi mendalam, baik secara intelijen maupun penindakan, terhadap proses asesmen dan pelantikan pejabat di lingkup Pemkab Bogor dalam periode terakhir.
- Pantauan Satgas Saber Pungli: Meminta pengawasan ketat terhadap setiap gerbong mutasi. PANDAWA menduga adanya pola “setoran pintu belakang” melalui orang-orang kepercayaan oknum pejabat tinggi.
- Transparansi Bupati: Mengingatkan Bupati Bogor agar tidak menutup mata. PANDAWA menuntut keberanian pemimpin daerah untuk memangkas “benalu birokrasi” dan menerapkan transparansi penuh dalam proses open bidding.
- Perlindungan Whistleblower: Mengajak ASN yang menjadi korban atau saksi praktik ini untuk berani melapor. PANDAWA berkomitmen memberikan pendampingan penuh bagi mereka yang siap membongkar bobroknya sistem ini.
Kabupaten Bogor, dengan wilayah yang luas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang fantastis, membutuhkan pengelola yang berintegritas. Jika nakhoda-nakhoda di instansi pemerintah dipilih berdasarkan ketebalan dompet, bukan kompetensi, maka rakyatlah yang akan menanggung kerugiannya.
“Kalau pengelolanya adalah hasil dari sistem ‘beli jabatan’, maka rakyatlah yang paling dirugikan,” pungkas Koordinator PANDAWA.
Sebagai langkah nyata, PANDAWA mengonfirmasi bahwa mereka telah mengantongi sejumlah bukti permulaan mengenai pola komunikasi dan aliran dana yang mencurigakan. Bukti-bukti ini dijadwalkan akan segera diserahkan kepada pihak berwajib dalam waktu dekat untuk diproses secara hukum.
Kini, bola panas ada di tangan Pemerintah Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum. Apakah keadilan meritokrasi akan ditegakkan, ataukah Kabupaten Bogor akan terus terjerembap dalam bayang-bayang birokrasi transaksional? Satu yang pasti, PANDAWA telah menabuh genderang perang melawan para “makelar jabatan” di Bumi Tegar Beriman.(red)
