Jakarta, 11 Mei 2026 – Gelombang protes terhadap kebijakan harga tiket pesawat umrah yang melambung tinggi kini mendapat dukungan kuat dari organisasi sektoral. Ketua FKS FATUH Jawa Barat Korwil 3 secara resmi angkat bicara, memberikan peringatan keras kepada maskapai yang dianggap melakukan praktik monopoli harga yang tidak sehat.
Dalam keterangannya, Ketua Korwil 3 menegaskan bahwa kondisi saat ini sudah masuk dalam tahap “darurat kerja sama”. Pihaknya melihat ada ketidakadilan yang sistematis di mana travel umrah dipaksa tunduk pada harga tiket yang bisa berubah dalam hitungan jam.
Poin-Poin Pernyataan Tegas Ketua FKS PATUH Jabar Korwil 3:
- Evaluasi Total Kemitraan: Beliau menyatakan bahwa FKS PATUH Korwil 3 tengah melakukan konsolidasi dengan seluruh anggota untuk mengevaluasi ulang kontrak kerja sama dengan maskapai-maskapai yang tidak memiliki keberpihakan pada jamaah.
- Ancaman Pengalihan Seat (Rerouting): Sebagai langkah konkret, Korwil 3 siap menginstruksikan pengalihan keberangkatan melalui maskapai alternatif atau rute transit yang lebih rasional secara harga, demi menyelamatkan biaya perjalanan jamaah.
- Dampak Sosial di Jawa Barat: Mengingat Jawa Barat adalah salah satu penyumbang jamaah terbesar, kenaikan tiket ini disebut sebagai penghambat serius bagi masyarakat daerah untuk melaksanakan ibadah.
- Tuntutan Transparansi Fuel Surcharge: Pihaknya mendesak maskapai untuk merinci komponen kenaikan harga, agar tidak ada kesan bahwa lonjakan tersebut hanya sekadar strategi mencari keuntungan di atas penderitaan penyelenggara travel.
“Kami di Korwil 3 Jawa Barat tidak akan tinggal diam melihat travel-travel anggota kami ‘berdarah-darah’ di lapangan. Maskapai harus ingat, tanpa konsistensi dari travel umrah, kursi pesawat mereka hanyalah besi kosong. Jika harga terus dicekik, boikot bukan lagi sekadar gertakan, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup!” tegas sang Ketua dalam konferensi persnya.
Seruan Solidaritas Nasional
FKS PATUH Jawa Barat Korwil 3 juga mengajak korwil-korwil lain di seluruh Indonesia untuk merapatkan barisan. Langkah ini diambil agar ada posisi tawar (bargaining position) yang seimbang antara asosiasi travel dengan pihak maskapai maupun regulator.
“Kami meminta pemerintah segera menetapkan regulasi batas atas yang tegas. Jangan sampai industri ibadah ini rusak hanya karena ambisi profit satu atau dua pihak saja,” tutupnya. (ubay)
